Moch. Abduh

Depok, 30 April 2025 — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) 2025 pada 28–30 April di Kompleks PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, membangun kerangka kerja bersama, dan memperkuat komitmen kolektif dalam menjawab tantangan pendidikan nasional.

Mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Konsolnas Dikdasmen 2025 menghadirkan ratusan pemangku kepentingan dari tingkat pusat, daerah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan komunitas pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dan sinergi kebijakan untuk mewujudkan akses dan kualitas pendidikan yang merata.

Kegiatan ini terdiri atas pameran pendidikan, pemaparan kebijakan strategis, serta sidang delapan komisi tematik. Dari sidang komisi tersebut, dihasilkan delapan rekomendasi strategis berikut:
Komisi 1: Akses dan Mutu Pendidikan Emy Rosana Saleh dari Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara menyoroti masih banyaknya kecamatan tanpa satuan pendidikan. Komisi merekomendasikan perluasan akses di daerah terpencil, peningkatan mutu guru, dan pengelolaan anak putus sekolah sebagai prioritas nasional.

Komisi 2: Infrastruktur dan Perencanaan Taufiq Mursad dari Dinas Pendidikan Gowa mendorong agar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah diverifikasi dan divalidasi digunakan sebagai rujukan utama dalam pembangunan dan revitalisasi sekolah.

Komisi 3: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Maryam dari Dinas Pendidikan Serdang Bedagai merekomendasikan penguncian data Dapodik sesuai daya tampung saat pengumuman pendaftaran demi transparansi. Komisi juga mendorong kemitraan dengan sekolah swasta terakreditasi untuk menampung kelebihan siswa.

Komisi 4: Rapor Pendidikan Katman dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTB menyampaikan praktik baik pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk pemetaan kualitas hasil belajar. Komisi mendorong agar kebijakan berbasis data menjadi dasar intervensi pendidikan.

Komisi 5: Peningkatan Kompetensi Guru Usman dari Dinas Pendidikan Buol menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan melalui SEAMEO, Asosiasi Guru Matematika Indonesia, dan Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komisi mendorong penguatan kerja sama antara komunitas guru dan balai pendidikan.

Komisi 6: Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pujianto dari Dinas Pendidikan Sorong mengusulkan agar PJJ menjadi kebijakan nasional mulai 2026, dengan catatan sistemnya harus terstruktur, interaktif, dan ditopang oleh guru yang kompeten.

Komisi 7: Pendidikan Karakter Sutarmo dari Dinas Pendidikan Surakarta mendorong percepatan regulasi daerah yang mendukung pendidikan karakter. Komisi menekankan pentingnya pelibatan empat pilar pendidikan: satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media.

Komisi 8: Literasi Bahasa dan Sastra Herawati dari Balai Bahasa Jawa Barat mendorong penguatan literasi bahasa dan sastra dalam Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan. Komisi juga meminta pelibatan Balai Bahasa dalam penyediaan buku bacaan bermutu.

Delapan rekomendasi ini diserahkan langsung kepada Menteri Abdul Mu’ti sebagai bahan penyusunan kebijakan jangka menengah 2025–2029. “Kami ingin memastikan implementasinya tepat sasaran, selaras, dan berkelanjutan,” ujar Mu’ti. Ia mengapresiasi semangat kolaboratif peserta Konsolnas dan menegaskan bahwa masa depan Indonesia dapat dibangun melalui pendidikan yang adil dan bermutu.